Dinsos Rohul Sosialisasi Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu, mengadakan sosialisasi Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Foto/Mengabarkan.com

Mengabarkan.com – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu, mengadakan sosialisasi Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Penganggaran Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), pada Selasa (28/11/2023), di Sapadia Hotel, Pasir Pengaraian.

Dalam kegiatan sosialisasi itu turut hadiri Kepala Dinsos P3A Rohul, Damri Poti, para kepala desa, perwakilan dari setiap Kecamatan di Rohul, serta  Antoni Subeno yang merupakan Fasilitator Gender dari Provinsi Riau.

Subeno menjelaskan, gender merupakan konsep yang mengacu pada     pembedaan peran dan tanggung  jawab laki-laki  dan  perempuan yang  terjadi   akibat  keadaan sosial  dan budaya masyarakat, dan dapat berubah.

Selain itu, gender diartikan   sebagai pandangan  masyarakat tentang  perbedaan  peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan  perkembangan  zaman dan mendapat dukungan masyarakat itu sendiri, yang berbeda di setiap  tempat dan waktu.

“Dengan adanya sosialisasi ini, kita berupaya untuk mengintegrasi agar kesetaraan gender dapat terlaksana di Rokan Hulu. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan sosial  ke depanya,” jelas Subeno.

Ia merinci, kesenjangan gender yang terjadi, seperti  terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Sehingga diperlukan integrasi untuk mengatasi persolan tersebut.

“Kenapa kita melibatkan perangkat desa dan kecamatan, karena di desa itu sudah ada aturan dan peganganggaranya, yakni melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Salah satu contoh, masalah pendidikan. Kenapa ada yang putus sekolah, apakah karena faktor ekonomi atau faktor lainnya? Nah, dengan adanya pemetaan ini, setiap desa sudah dapat mengambil keputusan yang tepat tanpa ada perbedaan sosial,” beber Subeno.

Dia berharap, dengan adanya sosialisasi tersebut, setiap desa di Rokan Hulu mampu menganalisis persolan serta mampu mengambil kebijakan dengan tepat.

“Juknis ADD itu kan sudah ada. Artinya tinggal melakukan pemetaan saja secara akurat, sehingga asas manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat dan kesetaraan gender dapat terwujud,” jelasnya. (Paber).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *