Mengabarkan.com – Keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan berbagai spekulasi mengenai kelanjutan perjalanan politiknya.
Salah satu pertanyaan yang kini menjadi perhatian publik adalah apakah Gibran masih memiliki peluang untuk kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Gibran diketahui telah menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang berkaitan dengan polemik persyaratan dokumen pendidikan Gibran.
Meski tidak lagi menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia, peluang Gibran untuk kembali mengikuti kontestasi politik nasional belum tentu tertutup.
Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, berpandangan bahwa secara aturan tidak terdapat larangan khusus yang secara otomatis menggugurkan hak Gibran untuk kembali mencalonkan diri pada Pilpres mendatang.
Menurutnya, hal yang perlu menjadi perhatian adalah pemenuhan seluruh persyaratan pencalonan, khususnya terkait dokumen pendidikan.
Ia menilai persoalan tersebut harus diselesaikan melalui pembuktian administrasi yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ali juga menilai Gibran masih memiliki jaringan dan infrastruktur politik yang dapat menjadi modal untuk melanjutkan karier politiknya. Keberadaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta pengaruh politik Joko Widodo dinilai masih menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi perjalanan politik Gibran.
Ada Kekosongan Pengaturan dalam UU Pemilu
Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin, menyoroti belum adanya pengaturan secara khusus mengenai status pencalonan presiden atau wakil presiden yang berhenti di tengah masa jabatan.
Menurut Iqbal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum secara spesifik mengatur konsekuensi pencalonan bagi seseorang yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
Ia menjelaskan bahwa Pasal 169 UU Pemilu mengatur sejumlah persyaratan calon presiden dan wakil presiden, di antaranya memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, serta tidak pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Karena itu, menurut Iqbal, setiap orang yang hendak mencalonkan diri tetap harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
Ia juga menilai pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dapat menjadi kesempatan untuk memperjelas persoalan tersebut, terutama mengenai status pencalonan seseorang yang pernah diberhentikan dari jabatan presiden atau wakil presiden.
Selain itu, mekanisme verifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon juga dinilai perlu diperkuat agar tidak sekadar memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi turut memastikan keabsahan dokumen hingga kepada instansi penerbitnya.
Pilpres 2029 Masih Menyisakan Sejumlah Tantangan
Terlepas dari persoalan regulasi, perjalanan politik Gibran menuju Pilpres 2029 masih akan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk dukungan partai politik, kekuatan koalisi, kepercayaan masyarakat, serta penyelesaian persoalan administrasi yang menjadi sorotan.
Pengunduran diri dari jabatan wakil presiden tidak dengan sendirinya menghapus hak politik seseorang. Namun, hak untuk mencalonkan diri harus dibedakan dari terpenuhinya persyaratan konstitusional dan administratif untuk menjadi calon presiden maupun wakil presiden.
Dengan demikian, kemungkinan Gibran kembali tampil dalam kontestasi Pilpres 2029 masih menjadi isu yang menarik untuk dicermati. Kepastian hukumnya akan sangat bergantung pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasil verifikasi persyaratan pencalonan oleh penyelenggara pemilu.
Editor: Paber Siahaan
Sumber: CNN
