Kajari Rohul Bantah Penanganan Perkara Penyimpangan Pupuk Bersubsidi “Masuk Angin”

Kajari Rokan Hulu Fajar Haryowimbuko/Foto/Mengabarkan.com

Mengabarkan.com- Tiga bulan lagi, penanganan perkara dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hulu genap satu tahun lamanya.  Meski nyaris satu tahun, belum juga ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

Menyikapi perkembangan pemeriksaanya, reporter Mengabarkan.com mencoba menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rokan Hulu (Rohul), Fajar Haryowimbuko melalui telepon genggamnya, pada Rabu (24/4/2024).

Fajar memastikan bahwa sampai saat ini perkara tersebut masih lanjut. Bahkan pihaknya sudah melayangkan surat permohonan bantuan audit kerugian keuangan negara kepada Inspektorat Provinsi Riau dengan nomor surat: B-822/L.4.16.4/fd.1/04/2024.

“Masih lanjut (perkara). Buktinya kita sudah layangkan surat permintaan audit kerugian keuangan negaranya. Pemeriksaanya sudah on the track (sesuai dengan jalur),” jelas Fajar.

Saat ditanya apakah dalam penanganan perkara tersebut ada kendala atau “masuk angin” (istilah ini identik dengan penyusupan kepentingan oleh orang dan kelompok tertentu)? Kajari pun membantahnya. Ia memastikan bahwa proses penanganan perkara sudah berjalan sesuai dengan jalur hukum.

Enggak, enggak ada itu (masuk angin). Itu sudah on the track itu. Kita tunggu saja hasil perhitungan kerugiannya,” tegasnya.

Perkara Naik ke Tahap Penyidikan

Untuk diketahui, sebelumnya pada Jumat 28 Juli 2023 lalu, Kejaksaan Negeri Rokan Hulu telah merilis bahwa dugaan perkara penyimpangan pupuk bersubsidi yang ditangani sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Setelah melakukan penyelidikan yang panjang, akhirnya kasus dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi di Rokan Hulu Riau ditingkatkan satatusnya ke tahap penyidikan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rokan Hulu, Fajar Haryowimbuko, pada Jumat (28/7) lalu.

Kajari menjelaskan,  setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa 20 orang saksi serta melakukan wawancara dengan Quesioner terhadap 5 kelompok tani, pada Kamis 27 Juli 2023 Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Rokan Hulu melakukan ekspos perkara dugaan tindak korupsi   terkait dugaan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Rohul tahun anggaran 2019 sampai 2022.

“Status perkaranya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, karena tim Penyelidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup berupa penjualan pupuk bersubsidi di tingkat pengecer yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan terdapat fakta di lapangan adanya penyaluran fiktif terhadap petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” beber Kajari waktu itu.

Atas adanya bukti permulaan tersebut, Jaksa pun memiliki keyakinan bahwa perkara yang ditanganinya memiliki unsur yang berpotensi merugikan keuangan negara. Selanjutnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Rohul akan memanggil para saksi agar perkara ini lebih terang tentang tindak pidana yang terjadi. (Redaksi)

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *