Linparnews-melalui aplikasi MyPertamina. Ini dilakukan agar kuota Pertalite tidak jebol. Kenapa program ini diambil? Karena dunia, termasuk Indonesia, terdampak geopolitik yang sedang panas. Gara-gara perang Rusia dan Ukraina, harga energi naik gila-gilaan. Dunia demam. Beberapa negara menyatakan krisis energi.
Apakah ini terjadi karena kelangkaan suplai? Tidak. Ini terjadi karena suplai dihambat. Rusia diboikot dan tidak boleh jual produk energinya. Siapa otaknya? Amerika dan sekutunya? Siapa korbannya? Negara-negara sekutu Amerika sendiri, yang selama ini bergantung kepada produk fosil Rusia. Bagaimana dengan Indonesia?
Kita ini negara medioker dalam hal energi. Kita punya migas, tetapi produksinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam energi. Lalu kita impor dari negara lain, dengan harga pasar yang sedang melambung tinggi. Kita punya dua solusi.
Pertama, menaikkan harga. Risikonya rakyat menjerit dan marah. Hidup mereka belum pulih akibat pandemi. Risiko lainnya bagi makro ekonomi adalah inflasi. Karena energi adalah input bagi industri, harga-harga barang terkerek naik. Bebannya balik lagi ke rakyat.
Kedua, kalau tidak mau menaikkan harga, pemerintah harus memberikan subsidi. Dulu, dengan asumsi ICP 63 dolar AS per barel, keekonomian harga Pertalite adalah Rp 8.678 per liter. Kalau Pertamina disuruh jual Rp 7.650, itu artinya jual rugi. Sekarang ICP rata-rata 100 dolar AS per barel. Berapa keekonomian harga Pertalite? Sekitar Rp 12.556 per liter. Kalau Pertalite dijual Rp 7.650 per liter, selisihnya Rp 4.906. Siapa yang menanggung?
Pertamina akan berdarah-darah kalau disuruh pasang badan. Mereka teriak-teriak ke pemerintah. Akhirnya kebijakan diambil. Pertalite, yang sebelumnya adalah JBU (Jenis BBM Umum), diubah jadi JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan). Premium dihapuskan karena konsumsinya tinggal 11%. Pertalite jadi primadona, dengan konsumsi mencapai 71% dari total penjualan BBM Pertamina.
Pertamina akan mendapat kompensasi dari selisih harga keekonomian dengan harga jual eceran. Karena Pertalite melibatkan uang negara, penjualannya dibatasi dengan kuota, yang ditetapkan sebanyak 23 juta kiloliter (kl). Sekarang sudah terpakai 11.7 juta kl (51%). Pertamina galau. Kalau tidak dibatasi, konsumsi Pertalite bisa jebol hingga 28 juta kl di ujung tahun. Kalau itu terjadi, Pertamina berisiko rugi karena kelebihan kuotanya tidak dianggarkan dalam APBN.
Karena itu, Pertamina melakukan berbagai cara agar penjualan Pertalite, yang sudah melibatkan duit negara, tepat sasaran dan kuota. Apa maksudnya tepat sasaran? Subsidi harus jatuh ke mustahiknya. Apakah selama ini tidak tepat sasaran? Subsidi terbuka alias subsidi barang pasti tidak tepat sasaran.
Siapa pelahap Pertalite? Data Kemenkeu menyebutkan, 40% masyarakat terbawah hanya menikmati 20.7% total konsumsi BBM subsidi atau sekitar 17.1 liter per rumah tangga per bulan. Sementara 60% kelas menengah atas menyedot 79.3% persen konsumsi atau 33.3 liter per rumah tangga per bulan. Ini isu serius terkait keadilan.
Langkah Pertamina mendata konsumen Pertalite layak didukung. Sasaran mereka adalah para pemilik roda empat. Pemilik motor tidak perlu mengunduh MyPertamina. Pemilik mobil, yang tidak punya rencana pakai Pertalite, juga tidak perlu mengunduh aplikasi ini.
Target MyPertamina, kalau mau dibahasakan secara vulgar, sebenarnya adalah para pemilik mobil yang tidak malu menyedot subsidi negara melalui Pertalite. Tidak semua pengguna mobil adalah kalangan mampu. Ada mobil sewa, ada mobil niaga, ada mobil punya sendiri tapi belum lunas, ada mobil yang digunakan untuk transportasi online, dan lain-lain. Semua perlu direkam melalui database MyPertamina. Basisnya adalah nomor polisi.
MyPertamina bukan alat bayar. Dia hanya merekam database konsumen. Penjualan bisa dilakukan dengan tunai atau uang digital bekerja sama dengan LinkAja. Banyak posting-an yang menghitung peluang pendapatan LinkAja dari biaya top up sebesar Rp 1.000 per transaksi. Narasi ini hendak menggiring opini bahwa MyPertamina tidak lebih dari akal bulus oligarki untuk meruap cuan. Curiga boleh, tetapi tidak perlu berlebihan.
Pertama, pembelian BBM tidak harus cashless dengan aplikasi LinkAja. Tunai masih diterima. SPBU yang menyediakan mesin EDC juga menerima pembayaran via kartu (debit atau kredit). MyPertamina hanya database untuk memastikan pembeli BBM subsidi telah terdaftar dan dibatasi konsumsinya.
Kedua, kalau mau bayar pakai LinkAja juga boleh, dengan mengisi saldo alias top up. Semua dompet digital mengenakan biaya administrasi, dengan tarif bervariasi. Gopay, misalnya, mengenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000. Ini wajar dan tidak ada yang menyoal berapa cuan yang diperoleh provider swasta ini. Tapi LinkAja adalah produk sindikasi perusahaan-perusahaan negara. Dia jadi seksi untuk dihantam oleh orang yang sejak awal tidak suka pemerintah.
Sebagai catatan akhir, duit yang digelontorkan negara untuk subsidi energi ini besar sekali. Dalam APBN 2022, dengan asumsi ICP 63 dolar AS per barel, negara menganggarkan subsidi BBM dan LPG hanya Rp 77.5 triliun. Ditambah subsidi listrik dan dana kompensasi jadi Rp 152 triliun. Setelah harga minyak melambung tinggi, pemerintah dan DPR menganggarkan subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp 502 triliun.
Ini terdiri dari tambahan subsidi BBM sebesar Rp 71.8 triliun dan subsidi listrik Rp 3.1 triliun. Anggaran kompensasi BBM naik menjadi Rp 194,7 triliun dan kompensasi listrik menjadi Rp 21,4 triliun. Ditambah kurang bayar kompensasi BBM 2021 sebesar Rp 83.8 triliun dan listrik Rp 24.6 triliun, APBN disedot banyak sekali agar mobil kita tetap jalan dan listrik kita tetap nyala.
Karena itu, yang merasa mampu dan bisa beli mobil sebaiknya malu mengambil subsidi negara. Beralihlah ke BBM dengan oktan yang lebih tinggi. Ini bagus untuk mesin mobil dan kejiwaan kita. Orang mampu tidak boleh pura-pura miskin, dengan meributkan aplikasi MyPertamina, agar tetap leluasa menyedot subsidi negara. (ber/detikcom)
M Kholid Syeirazi Direktur Eksekutif Center for Energy Policy
