SURABAYA – Wacana penghapusan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian mengemuka di sejumlah daerah, menyusul kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dianggap membebani pos anggaran negara. Bahkan, sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi dengan membawa tuntutan agar pemerintah mengevaluasi berbagai program yang dinilai kurang efisien dalam penggunaan dana publik.
Menanggapi dinamika tersebut, Milenial Rokan Hulu, Alfa Syahputra, S.M., M.M., menegaskan bahwa program ini tidak seharusnya dihapus begitu saja. Menurutnya, yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaannya, bukan tujuan besar dari program tersebut.
“Program Makan Bergizi Gratis memiliki misi yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi dan membangun sumber daya manusia Indonesia ke depan. Jika ditemukan kelemahan dalam jalannya, maka yang harus diperbaiki adalah tata kelola, pengawasan, dan efektivitasnya — bukan programnya yang dihentikan,” ujar Alfa, melalui pesan tertulis, kepada redakai Mengabarkan.com, pada Minggu (14/6/2026).
Ia mengakui bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian nasional. Dampaknya terasa mulai dari sektor transportasi, kelancaran distribusi barang, hingga biaya operasional usaha yang akhirnya berimbas pada daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, Alfa mendorong pemerintah untuk lebih transparan menjelaskan latar belakang kebijakan tersebut sekaligus menyiapkan langkah penyangga agar beban ekonomi tidak terpusat pada masyarakat.
“Kenaikan BBM harus disertai kebijakan yang menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah wajib memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan aktivitas usaha tidak terganggu secara signifikan,” tegasnya.
Terkait Program MBG, Alfa menyatakan evaluasi tetap diperlukan untuk meningkatkan kinerja layanan publik. Evaluasi itu harus mencakup efisiensi anggaran, ketepatan sasaran penerima manfaat, transparansi penggunaan dana, serta penguatan sistem pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.
Ia juga menilai aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat, namun berharap kritik yang disampaikan lebih mengarah pada solusi, bukan sekadar tuntutan penghentian program.
“Mahasiswa adalah kontrol sosial yang penting. Semoga diskusi yang berkembang tidak hanya berhenti pada usulan penghapusan, tetapi melahirkan perbaikan agar program ini lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Alfa menegaskan, pembangunan kualitas generasi muda harus tetap menjadi prioritas nasional. Program yang bertujuan menyehatkan dan mencerdaskan anak bangsa layak dipertahankan, asalkan dikelola dengan prinsip akuntabilitas.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah perbaikan tata kelola dan pengawasan yang ketat. Dengan begitu, MBG bisa berjalan optimal, sementara pemerintah tetap mampu menjawab tantangan ekonomi yang muncul akibat kebijakan lain,” pungkas Alfa Syahputra.
(Isi tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis, tidak mencerminkan sikap resmi redaksi).
(Tim Redaksi Pabernews.com & Mengabarkan.com)
